Perlunya infrastruktur...

Masyarakat Indonesia pada tanggal 26 November 2011 dikejutkan dengan berita rubuhnya jembatan Mahakam II Tenggarong di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jembatan ini menghubungkan kota Tenggarong dengan Kecamatan Tenggarong Seberang menuju ke Kota Samarinda. Jembatan dengan panjang 710 meter ini rubuh dengan usia hanya 10 tahun sejak diresmikan tahun 2001.

Sepuluh hari berselang, dua insiden serupa terjadi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Jayawijaya, Wamena. Jembatan Bamba di Kabupaten Pinrang yang baru beroperasi secara resmi pada 10 november 2011 patah dibagian tengah jembatan dan kemudian rubuh. Sementara itu jembatan Pikhe Wamena amblas diterjang arus sungai. Jembatan dengan panjang 800 meter ini memang sudah berumur dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya saat ini tengah membangun jembatan baru.

Insiden rubuhnya 3 jembatan di Kutai Kartanegara, Pinrang dan Wamena tidak hanya memutus jalur transportasi dua daerah, juga memutus rantai distribusi barang dan jasa yang mengakibatkan kegiatan ekonomi di dua daerah tersebut terhambat, karena infrastruktur merupakan prasyarat utama pembangunan ekonomi. Menurut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, setiap peningkatan pembangunan infrastruktur sebesar 10% dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,4%. Besarnya peran infrastruktur dalam mendukung perekonomian dimuat dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2015. Dari total investasi sebesar Rp. 4.000 Trilyun untuk mencapai target pembangunan pada tahun 2025, dana sebesar 1.774 Trilyun dialokasikan pemerintah untuk membangun infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, energy, bandara, jalur kereta api, utilitas air, telematika dan lain sebagainya.

Pembangunan infrastruktur untuk mencapai target 2025 tampaknya memerlukan dana yang sangat besar. Indikasi investasi dalam MP3EI swasta akan memainkan peranan vital sebagai investor utama. Besarnya peran swasta bagi pembangunan infrastruktur merupakan angin segar, karena selama ini Belanja infrastruktur pemerintah yang berasal dari dana APBN tidak dapat berbuat banyak dalam membangun infrastruktur dasar dalam negeri. Sebagian besar dana yang dikeluarkan pemerintah hanya dihabiskan untuk merawat infrastruktur yang ada. Itupun  hanya menghasilkan infrastruktur yang berkualitas rendah dan tidak mampu bertahan dalam waktu yang panjang.