Pentingnya KLHS

Pilkada yang sebentar lagi dilaksanakan di Kabupatenku menyisakan sedikit tanya namun besar sekali pengaruhnya terhadap masa depan kabupaten ini. penyampaian visi dan misi calon kepala daerah hampir semuanya tidak menyinggung masalah lingkungan. hmmm... seperti kita ketahui isu lingkungan memang sangat riskan diungkit, tapi untuk menuju keberlanjutan ini adalah hal yang utama... but... whateverlah... 

Lingkungan hidup di Indonesia saat ini masih menunjukkan penurunan kondisi, seperti terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan, penurunan ketersediaan dibandingkan kebutuhan sumber daya alam maupun bencana lingkungan. Hal ini merupakan indikasi bahwa aspek lingkungan hidup belum sepenuhnya diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

Pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana dan/atau program bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa  yang akan terjadi di masa depan, melainkan juga untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.
 

Memperhatikan hal tersebut, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini dilaksanakan untuk proses perumusan RPJMD sebagai pengejewantahan dari visi dan misi bupati terpilih... nah lo... 

Jadi, bercermin dari hal tersebut visi dan misi bupati terpilih seharusnya memang mengikutsertakan isu lingkungan. karena kebijakan-kebijakan yang akan dibuat nantinya dibarengi dengan kajian lingkungan, terutama RPJMD yang diharapkan bermanfaat untuk menjamin setiap kebijakan, rencana dan/atau program “lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup, KLHS berarti juga menerapkan precautionary principles, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.