Pembangunan yang
berorientasi kerakyatan ini meletakkan inisiatif local dan keanekaragaman
sebagai suatu nilai yang penting. Pembangunan seperti ini menuntut adanya
system yang mandiri dalam kelembagaan dan komunitas. Produksi yang dihasilkan
dalam proses pembangunan seperti ini merupakan langkah yang ditempuh untuk
membentuk manusia seutuhnya. Partisipasi manusia dalam kegiatan produksi adalah
merupakan langkah yang ditempuh guna mencapai kualitas hidup manusia yang
tinggi.
Sistem produksi yang baik berdasarkan konsep pembangunan yang
berorientasi kerakyatan tersebut ditentukan oleh banyaknya masyarakat
yang ikut terlibat dan memperoleh manfaat dari hasil produksi dan
ketenagakerjaan. Perbedaan antara pembangunan yang berorientasi produksi dengan
yang berorientasi kerakyatan adalah bahwa pembangunan yang berorientasi produk
cenderung meletakkan manusia sebagai objek. Sedangkan pembangunan yang
berorientasi kerakyatan meletakkan manusia sebagai subjek.
Dalam pembangunan
yang berorientasi produksi, kelembagaan atau organisasi dikendalikan secara
penuh dan mempunyai struktur yang rapi dan jelas sehingga pengambilan keputusan
dilakukan secara berjenjang. Sistem ini cenderung mengabaikan keberadaan
manusia dan lingkungannya dalam prose produksi. Sedangkan dalam pembangunan
berorientasi kerakyatan, keputusan berada pada masing-masing individu, sehingga
memberikan implikasi bahwa tata nilai setiap manusia adalah mandiri. Oleh
karena itu maka lingkungan manusia memegang peranan penting dalam pengambilan
keputusan.
Sistem pembangunan
yang berorientasi kerakyatan menjamin adanya desentralisasi dalam pengambilan
keputusan dengan cara:
- Otoritas formal
didelegasikan kepada masyarakat dengan cara-cara tertentu.
- Keputusan yang
diambil harus melibatkan dan menjunjung tinggi harkat manusia, sehingga
keputusan local pada tingkat bawah akan mencerminkan keberadaan dan tata nilai
masing-masing strata sosial.
- Pemimpin local
memberikan kesempatan kepada masyarakat local untuk dapat mengelola sumber alam
yang ada dan memperoleh manfaatnya serta mendapatkan pelayanan yang memadai.
Dalam system pembangunan yang berorientasi
kerakyatan ini, mengutamakan adanya jaringan informal melalui berbagai kelompok
sosial seperti keluarga, lembaga swadaya dan berbagai organisasi kemasyarakatan
lainnya. Sehingga pembangunan perlu beradaptasi dengan kenyataan sosial,
lingkungan dan politik yang mapan untuk ditransformasikan ke dalam suatu
tatanan normative dan structural yang baru.
Beberapa hal yang
perlu dilakukan agar pembangunan yang berorientasi kerakyatan ini mempunyai manfaat
yang maksimal adalah : (1) Memusatkan
kebijakan publik pada penciptaan kerangka kemandirian yang mendorong dan
mendukung manusia untuk mampu memenuhi kebutuhan dan memecahkan permasalahannya
sendiri, pada tingkat individu, keluarga dan komunitas. (2) Mengembangkan
struktur organisasi yang bekerja sesuai dengan prinsip self organizing. (3) Mengembangkan
system produksi dan konsumsi yang diorganisir dengan rapi secara kewilayahan dan
dilandasi pada kepemilikan dan kontrol local.
Permasalahan yang dihadapi dalam system
pembangunan seperti ini adalah belum siapnya masyarakat untuk menjadi
masyarakat sosial yang mapan terhadap laju modernisasi. Untuk mengatasinya,
perlu diadakan jaringan yang menghubungkan individu atau kelompok sebagai
penemuan teknologi organisasi manusia yang baru. Jaringan-jaringan ini akan
menumbuhkan tindakan local berdasarkan realitas local sekaligus dapat
mempengaruhi komitmen politik nasional dan global. Selain itu, struktur formal
yang berjenjang dan proses jaringan informal harus saling melengkapi antara
satu dengan yang lainnya
Sumber : Terjemahan PEOPLE-CENTERED DEVELOPMENT: Contributions
Toward Theory & Planning Frame Work” Korten, D.C., 1984