Pembangunan berorientasi kerakyatan

Pembangunan yang berorientasi kerakyatan ini meletakkan inisiatif local dan keanekaragaman sebagai suatu nilai yang penting. Pembangunan seperti ini menuntut adanya system yang mandiri dalam kelembagaan dan komunitas. Produksi yang dihasilkan dalam proses pembangunan seperti ini merupakan langkah yang ditempuh untuk membentuk manusia seutuhnya. Partisipasi manusia dalam kegiatan produksi adalah merupakan langkah yang ditempuh guna mencapai kualitas hidup manusia yang tinggi.

Sistem produksi yang baik berdasarkan konsep pembangunan yang berorientasi kerakyatan tersebut ditentukan oleh banyaknya masyarakat yang ikut terlibat dan memperoleh manfaat dari hasil produksi dan ketenagakerjaan. Perbedaan antara pembangunan yang berorientasi produksi dengan yang berorientasi kerakyatan adalah bahwa pembangunan yang berorientasi produk cenderung meletakkan manusia sebagai objek. Sedangkan pembangunan yang berorientasi kerakyatan meletakkan manusia sebagai subjek. 

Dalam pembangunan yang berorientasi produksi, kelembagaan atau organisasi dikendalikan secara penuh dan mempunyai struktur yang rapi dan jelas sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara berjenjang. Sistem ini cenderung mengabaikan keberadaan manusia dan lingkungannya dalam prose produksi. Sedangkan dalam pembangunan berorientasi kerakyatan, keputusan berada pada masing-masing individu, sehingga memberikan implikasi bahwa tata nilai setiap manusia adalah mandiri. Oleh karena itu maka lingkungan manusia memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan.

Sistem pembangunan yang berorientasi kerakyatan menjamin adanya desentralisasi dalam pengambilan keputusan dengan cara:

1. Otoritas formal didelegasikan kepada masyarakat dengan cara-cara tertentu.
2. Keputusan yang diambil harus melibatkan dan menjunjung tinggi harkat manusia, sehingga keputusan local pada tingkat bawah akan mencerminkan keberadaan dan tata nilai masing-masing strata sosial.
3. Pemimpin local memberikan kesempatan kepada masyarakat local untuk dapat mengelola sumber alam yang ada dan memperoleh manfaatnya serta mendapatkan pelayanan yang memadai.

Dalam system pembangunan yang berorientasi kerakyatan ini, mengutamakan adanya jaringan informal melalui berbagai kelompok sosial seperti keluarga, lembaga swadaya dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Sehingga pembangunan perlu beradaptasi dengan kenyataan sosial, lingkungan dan politik yang mapan untuk ditransformasikan ke dalam suatu tatanan normative dan structural yang baru.

Beberapa hal yang perlu dilakukan agar pembangunan yang berorientasi kerakyatan ini mempunyai manfaat yang maksimal adalah : (1) Memusatkan kebijakan publik pada penciptaan kerangka kemandirian yang mendorong dan mendukung manusia untuk mampu memenuhi kebutuhan dan memecahkan permasalahannya sendiri, pada tingkat individu, keluarga dan komunitas. (2) Mengembangkan struktur organisasi yang bekerja sesuai dengan prinsip self organizing. (3) Mengembangkan system produksi dan konsumsi yang diorganisir dengan rapi secara kewilayahan dan dilandasi pada kepemilikan dan kontrol local.

Permasalahan yang dihadapi dalam system pembangunan seperti ini adalah belum siapnya masyarakat untuk menjadi masyarakat sosial yang mapan terhadap laju modernisasi. Untuk mengatasinya, perlu diadakan jaringan yang menghubungkan individu atau kelompok sebagai penemuan teknologi organisasi manusia yang baru. Jaringan-jaringan ini akan menumbuhkan tindakan local berdasarkan realitas local sekaligus dapat mempengaruhi komitmen politik nasional dan global. Selain itu, struktur formal yang berjenjang dan proses jaringan informal harus saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya

Sumber : Terjemahan PEOPLE-CENTERED DEVELOPMENT: Contributions Toward Theory & Planning Frame Work” Korten, D.C., 1984